Akibat Covid-19 PHK dibuleleng 324 pekerja, dan 2.436 PMI dipulangkan

Akibat merebaknya covid 19 yang berkepanjangan, di kabupaten Buleleng sampai tahun 2021 tercatat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja-PHK di kab.bulelenf sebanyak 324 pekerja, dan bahkan pekerja yang dirumahkan sebanyak 2.509 orang , serta Pekerja Migran Indonesia-PMI mencapai 2.436 orang. Hal itu terungkap saat Kabid Data informasi dan Hubungan Industrial  Disnaker Kab.buleleng  Gede Santika ,SH saat pemaparan dan presentasi terkait Kajian tentang Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng bagi perusahaan dan pekerja terdampak covid-19 , hari ini di ruang pertemuan Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng. Gede Santika, menyampaikan perlunya kajian ini untuk bisa dilakukan upaya -upaya yang dilakukan pemerintah daerah kab.buleleng untuk menurunkan tingkat pengangguran yang berdampak Covid-19. Pembahasan kajian ini, diikuti oleh Kepala badan Litbang Inovda kab.Buleleng Dokter Gde Wiartana , didampingi sekban Mad Suarta dan Kabid Sospem Ketut Ariawan.Sementara Tenaga ahli yang mendampingi dari Undiksha Singaraja Doktor Gd Adi Yuniarta.SE.AK.Msi ,. Pembahasan kajian awal ini menyangkut latar belakang, permasalahan hingga terkait dengan manfaat dari kajian yang akan dilaksanakan  ini. Kepala Badan Litbang Inovda Kab.Buleleng Dokter Gde Wiartana usai pemaparan dari Dinas Tenaga Kerja Kab. Buleleng , mengatakan walau sudah banyak upaya yang telah dilakukan oleh Dinas ternaga kerja terkait dengan meminimalis dampak dari covid-19 . Namun karena dampak pandemi ini sangat luas , perlu lagi adanya terubosan yang efektif untuk menyelesaikan dampak covid ini , ungkap Gde Wiartana. Sementara Tenaga Ahli dari Undiksha Singaraja Gede Adi Yuniarta mengatakan, sesuai dengan judul kajian yang menyangkut efektivitas kebijakan , maka materi ini akan mengarah kepada melakukan uji efektifitas kebijakan lalu , dibandingkan dengan kajian yang akan dilakukan. Perlu kemudian dibandingkan , dengan permasalahan yang muncul saat ini menyangkut dampak Covid dengan situasi daerah dan propinsi.  Karena belum tentu dampak di Buleleng ini , akan terkait dengan Kinerja Dinas Tenaga Kerja. Oleh karena itu tenaga ahli menyarankan agar kajian lebih difokuskan pada ketenaga kerjaan  saja, sehingga dalam tujuan khususnya bisa lebih jelas apa yang dilakukan dalam menangani ketenagakerjaan akibat dampak Covid -19 ini . Apa - apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah  ini yang dikaji, kalau kebijakan sebelum sudah bagus perlu dilanjutkan. tambahnya dengan serius. Diskusi berjalan sangat dinamis, peserta saling memberikan masukan untuk menemukan formulasi Kajian yang tepat sasaran dan berhasil guna. (Roy/Balitbang/22).