Visitasi dan klarifikasi sebagai tahap lanjutan atas monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Propinsi Bali. Harapan utamanya yaitu untuk meningkatkan kesiapan instansi pemerintah dalam hal pelayanan, dan keterbukaan informasi publik.
Melalui video confrence, hari ini (12/8) Pemkab Buleleng melaksanakan rapat guna mempertajam hal tersebut, dengan diikuti para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu masing-masing SKPD. Selaku penguji, hadir Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Propinsi Bali (Suharya Wiyasa), dan Komisioner (Ngurah Wirajasa). Ketua PPID Utama yang juga Kepala Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng (Dr. Drs. I Ketut Suweca, M.Si) selaku pemimpin rapat menyampaikan bahwa Buleleng sudah siap untuk dinilai. Ketua PPID juga meminta dukungan dari seluruh SKPD Kabupaten Buleleng agar menyiapkan semua dokumen yang sudah dikirim ke Komisi Informasi Propinsi Bali. Dengan mempersiapkan semua dokumen diharapkan Buleleng mendapat nilai terbaik dalam hal keterbukaan informasi publik.
Wakil Ketua KI Bali menghimbau kepada seluruh SKPD agar menyempurnakan dokumen yang ada pada masing-masing SKPD. Selain itu juga menanyakan beberapa kelengkapan dokumen kepada beberapa instansi, diantaranya; Dinas PMD, Bappeda, Dinas Periwisata, Kecamatan Buleleng, dan juga Balitbang. Kepada Balitbang, Wakil Ketua KI Bali menanyakan peran penting Balitbang selaku lembaga baru.
Sekretaris Balitbang yang juga sebagai PPID Pembantu (Nyoman Suarjana, S.Pd.,M.Pd) memaparkan tupoksi Balitbang dalam membuat inovasi yang diajukan SKPD, dan Rencana Induk Kelitbangan lima tahun ke depan. Dalam hal penelitian, Balitbang juga menjalin kerjasama dengan Undiksha Singaraja, dan Unipas Singaraja. Sementara untuk tahun 2020 belum ada permohonan informasi mengingat Balitbang adalah lembaga baru, dan sedang proses penelitian serta membuat produk.
Komisioner KI Propinsi Bali menanyakan kesiapan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan PPDB tahun 2020. Pihak Dinas Pendidikan menanggapi bahwa meski saat ini masih dalam suasana pandemi, namun PPDB secara online sudah berjalan dengan baik. Kepada DLH dan Kecamatan Busungbiu, Komisioner KI Bali menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik serta prosedur penanganan pengaduan masyarakat yang tepat. (Yan Widya_Balitbang_2020).