Permasalahan Daerah berdasarkan hasil telaah Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Kabupaten Buleleng tahun 2025-2029, diantaranya sebagai berikut.
(1) belum ada pemetaan produk unggulan daerah
(PUD) Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah terbesar di
Bali dengan beberapa produk pertanian, peternakan dan kerajinan namun belum
optimal dalam pengembangan dan pemasarannya serta campur tangan teknologi dalam
pengembangan budidaya/ bisnis turunan produk unggulannya masih belum maksimal.
Kabupaten Buleleng memiliki luas hutan terluas di Bali dan masih belum
dimanfaatkan dengan baik untuk bisa membantu budidaya PUD dan pengembangan
produk turunannya.
(2) Permasalahan
Krisis Air Bali memiliki jumlah wisatawan yang tinggi dan jumlah penduduk yang
padat sehingga terjadi konflik penggunaan air antara air untuk pariwisata dan
ekonomi kreatif dan air untuk pertanian dan perkebunan. Pada musim kemarau,
pasokan air sangat tidak stabil dan berdampak buruk bagi sektor pertanian
maupun perkebunan. Beberapa titik lokasi di Kabupaten Buleleng mengalami
kendala serius dalam mengairi lahan mereka dan menyebabkan lokasi lahan menjadi
kritis. Jumlah lahan kritis di Kabupaten Buleleng cukup tinggi yaitu seluas 563
Ha (satudata.com). Lahan kritis ini apabila dapat ditanggulangi oleh Pemerintah
dengan Iptek maka akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Buleleng.
(3) Permasalahan
Penanggulangan Sampah Permasalahan sampah di Kabupaten Buleleng masih belum
dapat diselesaikan dengan optimal. Infrastruktur berupa fasilitas pengumpulan
dan pengelolaan sampah, juga menjadi tantangan bagi permasalahan sampah di
Kabupaten Buleleng. Infrastruktur yang kurang baik menyebabkan permasalahan
sampah belum bisa ditangani secara optimal. Permasalahan sampah berpotensi menyebabkan
masalah sosial, ancaman kesehatan, serta kerusakan lingkungan.
(4) Pengembangan
Pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Buleleng memiliki banyak potensi
wisata yang tersebar di semua desa. Kabupaten Buleleng memiliki garis pantai
terpanjang di Bali sehingga memiliki potensi wisata bahari yang potensial untuk
lebih dikembangkan dan dapat meningkatkan PAD. Namun permasalahan infrastruktur
yang masih minim, kualitas SDM yang belum mumpuni serta sarana dan prasarana
yang belum tersedia di beberapa titik lokasi menjadi faktor penghambat
pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng.
(5) Bencana Alam
Kondisi geografis Kabupaten Buleleng berpotensi sering menimbulkan terjadi
bencana alam yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat serta
mengurangi kesejahteraan masyarakat. Banjir, tanah longsor, pohon tumbang dan
kebakaran hutan menjadi bencana alam yang frekuensinya sering terjadi. Tercatat
di Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) Kab.Buleleng, pada tahun 2023 terjadi
tanah longsor di 51 titik lokasi, banjir di 15 titik lokasi, kebakaran hutan
terjadi di 11 titik lokasi. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan, keamanan dan
tentu saja menimbulkan kerugian materi dan non material yang mengganggu
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu penanggulangan yang lebih
serius.
(6) UMKM yang belum
optimal pengembangannya Kabupaten Buleleng telah memiliki banyak produk UMKM
hasil inovasi masyarakat dan telah mendapat pendampingan dari Pemda,
Universitas dan beberapa perusahaan. Beberapa UMKM telah mampu menghasilkan
penjualan yang bagus namun pengembangannya ke skala nasional dan internasional
masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dukungan Ipteks sangat
diperlukan untuk bisa membantu UMKM Kabupaten Buleleng bisa menuju pasar global.
(7) Permasalahan
Pemerataan Pendidikan Pemerintah telah memiliki program wajib belajar 9 tahun
dan sudah memberikan fasilitas pendidikan yang tinggi untuk peningkatan
kualitas anak Indonesia. Kabupaten Buleleng juga telah menikmati
program-program tersebut untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Namun,
kebijakan penempatan siswa berdasarkan zonasi masih menjadi permasalahan yang
memerlukan penanganan lebih serius. Hal ini menjadi tolak ukur bahwa belum
terjadi pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Buleleng. Selain itu,
kondisi geografis yang berbukit menyebabkan beberapa desa memiliki angka drop
out di tingkat SMA yang cukup tinggi karena tidak ada dukungan transportasi
yang memadai. Banyak anak-anak putus sekolah karena tidak mampu membeli sepeda
motor dan tidak ada fasilitas kendaraan umum yang bisa mengantarkan mereka ke
sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang miskin menjadi alasan mereka untuk putus
sekolah. Hal ini tentu memerlukan perhatian serius pemerintah Kabupaten
Buleleng untuk melakukan pendataan dan memberikan intervensi terbaik agar bisa
memberikan pemerataan pendidikan bagi semua anak Indonesia.
(8) Permasalahan
Pemerataan Fasilitas Kesehatan Permasalahan yang sama dengan pendidikan.
Pemerintah pusat telah memberikan jaminan kesehatan yg bagus untuk masyarakat
Indonesia. BPJS telah memastikan terjadinya pemerataan fasilitas kesehatan
kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Namun, beberapa lokasi di
Kabupaten Buleleng memiliki kendala jauh dari Puskesmas maupun dari Rumah Sakit
sehingga pada saat terjadi emergency masih terkendala transportasi. Oleh karena
itu, pemerataan akses kesehatan perlu mendapat perhatian serius pemerintah
kabupaten Buleleng.
(9) Permasalahan Kondisi Jalan Akses yang Rusak Kabupaten Buleleng memiliki banyak kondisi jalan yang kurang memadai karena rusak. Beberapa kondisi jalan akses ke objek wisata atau ke desa wisata malah belum ada sama sekali. Hal ini memperlambat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Distribusi hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan produk-produk UMKM dari lokasi produsen ke lokasi konsumen memerlukan akses jalan yang baik. Oleh karena itu, perbaikan jalan yang rusak dan menambahkan akses jalan ke lokasi-lokasi objek wisata sangat diperlukan untuk bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng. (10) Penurunan Angka Kemiskinan Ektrim di Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng masih memiliki masyarakat yang berada di wilayah ekonomi yang rendah dan mengalami kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu, beberapa kegiatan prioritas penting untuk dilaksanakan untuk bisa membantu masyarakat yang berada di garis kemiskinan.
Sumber: Saraswati Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng Volume 4 Nomor 2 Tahun
2025 (Hal. 30-32)