Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Hasil Kajian

Pemenuhan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedomanan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indek Kepemimpinan Kepala Daerah akan diukur berdasarkan 10 (sepuluh aspek), yaitu: (1) Kesehatan, (2) Pendidikan, (3) Ekonomi, (4) Fasilitas Publik, (5) Kepemimpinan Sosial, (6) Permasalahan Daerah, (7) Prioritas Pembangunan Infrastruktur, (8) Media Hebit Masyarakat Buleleng, (9) Hukum, dan (10) Sosial, Adat dan Budaya.

Berdasarkan hasil focus group discussion pada masing-masing kecamatan terungkap beberapa peramasalahan bertalian dengan layanan kesehatan;

1.    Penggunaan kartu Indonesia sehat masih sering mengalami keterlambatan pelayanan. Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan instrument jaminan kesehatan nasional yang bertujuan memastikan seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan dan tidak mampu, memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi;

2.    Prilaku pelaksana pelayanan dan sopan santu tenaga kesehatan belum optimal;

3.    Rumsah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng masih kalah dibandingkan dengan rumah sakit swasta;

4.    Puskesmas masih kekurangan tenaga medis;

5.    Proses administrasi yang dinilai masih rumit; dan

6.    Proses peminjaman ambulans dinilai masih bersifat birokratis. Ambulans merupakan layanan publik penting untuk menjamin penanganan kegawatdaruratan, rujukan, dan transportasi pasien.

Berdasarkan hasil focus group discussion pada masing-masing kecamatan terungkap beberapa peramasalahan bertalian dengan layanan pendidikan;

1.    Beberapa tanah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama masih menjadi milik perorangan;

2.    Program pakaian gratis belum menjangkau semua anak sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng;

3.    Kualitas sekolah di Kabupaten Buleleng yang belum merata; dan

4.    Dana oprasional Taman Kanak-Kanak masih terlalu minim.

Berdasarkan hasil focus group discussion pada masing-masing kecamatan terungkap beberapa peramasalahan bertalian dengan layanan ekonomi;

1.    Lapangan pekerjaan yang disediakan sering tidak sembanding dengan upah/gaji yang diterima pekerja;

2.    Hasil pertanian murah saat sedang panen raya;

3.    Diperlukan fasilitasi UMKM untuk melakukan ekspor produk yang dihasilkan;

4.    Kesulitan dalam mencari tenaga kerja lokal untuk pekerja kasar; dan

5.    Kenaikan harga kebutuhan pokok tiap hari raya Galungan.

Berdasarkan hasil focus group discussion pada masing-masing kecamatan terungkap beberapa hal bertalian dengan layanan fasilitas publik;

1.    Dibutuhkan penertiban pedagang pendatang yang berjualan di berbagai tempat keramaian;

2.    Pengelolaan sampah yang belum bersifat sistematis dan terstruktur;

3.    Diperlukan adanya penertiban bagi penduduk pendatang; dan

4.    Pementasan kesenian legendaris masing belum optimal.

Berdasarkan hasil focus group discussion pada masing-masing kecamatan terungkap beberapa peramasalahan bertalian dengan layanan fasilitas publik;

1.    Beberapa desa di Kabupaten Buleleng masih mengalami krisis air bersih;

2.    Masih banyak jalan yang rusak di Kabupaten Buleleng;

3.    Produk unggulan daerah tidak dibeli oleh langsung oleh restoran dan pelaku usaha di daerah;

4.    Fasilitas kesehatan belum merata; dan

5.    Penanganan sampah belum maksimal.

Berdasarkan hasil focus group discussion pada masing-masing kecamatan terungkap beberapa peramasalahan bertalian dengan layanan prioritas pembangunan infrastruktur;

1.    Dibutuhkan rehabilitasi jalan antar desa;

2.    Dibutuhkan Pembangunan jaringan internat yang merata bagi warga masyarakat;

3.    Pembangunan totoar khususnya pada wilayah kecamatan sangat dibutuhkan;

4.    Beberapa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Utama memerlukan perbaikan; dan

5.    Pasar desa perlu penataan.

Berdasarkan hasil focus group discussion pada masing-masing kecamatan terungkap beberapa peramasalahan bertalian dengan layanan hukum;

1.    Pelaksanaan perda sering bersifat tebang pilih;

2.    Perizinan dengan sistem online menjadi rumit di tingkat desa;

3.    Peraturan Daerah sering kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan

4.    Perda kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil focus group discussion pada masing-masing kecamatan terungkap beberapa peramasalahan bertalian dengan layanan sosial, adat dan budaya;

1.    Buleleng Festival dan event lainnya menampilkan artis nasional;

2.    Biaya untuk pelestarian adat, seni dan budaya masih sangat terbatas;

3.    Kuota untuk bantuan Lanasia masih bersifat terbatas;

4.    Pembinaan untuk sanggar dan pasraman masih minim; dan

5.    pekerjaan sektor non-formal belum mendapatkan jaminan sosial yang memadai.

Pada aspek kesehatan menyangkut beberapa aspek;

1.    Penguatan kualitas sumber daya manusia;

2.    Penguatan layanan kesehatan;

3.    Pemerataan tenaga kesehatan; dan

4.    Membangun kesetaraan layanan.

Pada prioritas Pembangunan infrastruktur menyangkut beberapa aspek;

1.    Perbaikan jalan yang rusak, baik penghubung antar kecamatan dan antar desa;

2.    Pengelolaan sampah yang belum teritegrasi antar sektor dan instansi; dan

3.    Investasi infrastruktur untuk peningkatan ekonomi Kabupaten Buleleng

Pada aspek ekonomi menyangkut beberapa aspek;

1.    Dampak program pemerintah terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat;

2.    Stabilitas harga kebutuhan pokok; dan

3.    Jaminan harga produk pertanian dan UMKM di Kabupaten Buleleng.

Sumber: Himpunan Buku Hasil Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Brida Buleleng (hal. 41-42)