PERKEMBANGAN UMKM DI BALI PADA ERA PANDEMI
Di akhir tahun 2019, masyarakat dunia dikejutkan dengan adanya Coronavirus disease 2019 (Covid 19). Covid 19 telah menjadi masalah dunia internasional termasuk di Indonesia. Sampai dengan tanggal 30 Mei 2020, pasien terinfeksi Covid 19 di seluruh negara mencapai 6 juta lebih dengan angka kematian per 1 juta penduduk sebesar 47 orang (Wordometer, 2020). Tabel 1.2 menyajikan data pasien terinfeksi Covid 9 terbesar di dunia dan Indonesia. Apabila dilihat berdasarkan data tersebut, Indonesia menempati posisi ke-32 dunia untuk total kasus pasien terinfeksi Covid 19.
Pandemi Covid 19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, dan politik hampir di seluruh negara, termasuk di Indonesia (Pakpahan, 2020). The World Trade Organisation (WTO) memperkirakan bahwa volume perdagangan dunia secara global akan menurun sekitar 32% pada tahun 2020 (Islam, 2020). Pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya penanganan pandemi Covid 19 telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan secara nasional (Hadiwardoyo, 2020). Sektor yang terkena dampak selama pandemi Covid 19 adalah transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan dan sektor rumah tangga (Susilawati et al., 2020). Sedangkan menurut OECD (2020) dan Febrantara (2020) sektor usaha yang mendapatkan dampak signifikan adalah pariwisata dan transportasi.
Dampak ekonomi akibat pandemi Covid 19 juga dirasakan sektor UMKM. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi diketahui bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM terdampak pandemi Covid 19. Kebanyakan koperasi yang terkena dampak Covid 19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Kementerian Koperasi dan UMKM juga mengatakan bahwa koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling terdampak pada pandemi Covid 19. Para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sementara itu sektor UMKM yang juga merasakan dampak selama pandemi Covid 19 adalah industri kreatif dan pertanian.
Provinsi Bali sebagai daerah pariwisata juga merasakan dampak adanya pandemi Covid 19. Bulan Juni 2020, kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali hanya 32 kunjungan. Jumlah tersebut turun sedalam -11,11 persen dibandingkan dengan bulan Mei 2020 (m-to-m) yang sebanyak 36 kunjungan. Bila dibandingkan dengan bulan Juni 2019 (y-on-y) yang jumlah wismannya mencapai 549.516 kunjungan, maka jumlah wisman pada Juni 2020 tercatat turun sedalam -99,99 persen.
Pandemi Covid 19 juga berdampak pada kondisi kemiskinan di Provinsi Bali. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 bertambah sekitar 8,3 ribu orang dari September 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sekitar 165,19 ribu orang, sedangkan pada bulan September 2019 berjumlah sekitar 156,91 ribu orang. Secara persentase, penduduk miskin di Bali pada Maret 2020 tercatat sebesar 3,78 persen. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan 0,17 persen jika dibandingkan dengan kondisi September 2019 (3,61 persen).
Secara umum, perekonomian Bali merasakan dampak adanya pandemi Covid 19. Hal ini tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi yang negatif. Ekonomi Bali pada triwulan II-2020 tercatat tumbuh negatif (menyusut atau terkontraksi) -7,22 persen, jika dibandingkan capaian triwulan I-2020 (q-to-q). Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian triwulan yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali triwulan II-2020 mencatatkan angka pertumbuhan negatif yang lebih dalam, yaitu sebesar -10,98 persen. Jika diakumulasikan dengan pertumbuhan triwulan I, maka selama semester I-2020, ekonomi Bali tercatat tumbuh negatif (menyusut atau terkontraksi) -6,13 persen (c-to-c).
Sektor UMKM di Kabupaten Buleleng dalam menopang perekonomian masyarakat Buleleng berkembang dengan baik. Perkembangannya dapat dilihat dari meningkatnya jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Tahun 2019 Buleleng memiliki UMKM sebanyak 34.374 unit. Jumlah ini sangat besar sehingga kontribusi UMKM terhadap perekonomian Buleleng sangat dirasakan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Namun sejalan dengan adanya pandemi Covid 19 ini, UMKM menghadapi kendala dalam perkembangannya, diantaranya penurunan angka penjualan, kesulitan bahan baku, penurunan produksi, permodalan, terhambatnya distribusi, dan yang paling parah adalah PHK buruh. Untuk mengatasi hal tersebut dipandang perlu untuk menganalisa lebih mendalam permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Sehingga nantinya dapat diambil upaya dan atau kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Harapannya UMKM tetap bisa eksis dalam menopang perekonomian Kabupaten Buleleng. (Balitbang/21).
