BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Buleleng diwakili oleh Penelaah Teknis Kebijakan Brida Putu Sucika, S.Sos., mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Laporan Antara Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Kekeringan Kabupaten Buleleng Tahun 2026-2028, yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng, Selasa (16/9).
FGD ini dipandu oleh moderator Gede Mahendra, S.T., dan dibuka secara
resmi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng, Putu Ariadi Pribadi,
S.STP., M.A.P. Dalam sambutannya, Ariadi menekankan pentingnya dokumen rencana
kontinjensi sebagai pedoman kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di
Buleleng, khususnya kekeringan akibat musim kemarau panjang.
Sebelumnya, laporan pendahuluan telah dibahas pada Juli 2025 bersama tim
pembahas. Pada tahap laporan antara ini, peserta diajak meninjau kembali apakah
masukan sebelumnya sudah ditindaklanjuti, sehingga penyusunan dokumen menjadi
lebih komprehensif dan efektif.
“Buleleng sudah memiliki Renkon Banjir, Gempa Bumi, dan Tsunami, dan ini
akan disusun Renkon Kekeringan, serta direncanakan tahun depan juga akan
disusun Renkon Tanah Longsor dan Konflik Sosial. Untuk kekeringan, penyusunan
dokumen ini sangat mendesak karena dampaknya dapat berakibat luas, mulai dari
krisis air bersih, terganggunya pertanian, hingga kerentanan pangan dan
meningkatnya risiko kebakaran hutan maupun lahan,” jelas Ariadi.
Selanjutnya, I Wayan Krisna Eka Putra selaku akademisi Undiksha Singaraja
memaparkan penetapan skenario kekeringan di Kecamatan Gerokgak sebagai wilayah
prioritas terdampak, dengan periode risiko pada bulan Juli hingga Oktober.
Seluruh desa di kecamatan ini, diproyeksikan mengalami dampak dengan bahaya
primer berupa kekurangan air bersih, serta bahaya sekunder berupa gangguan
kesehatan seperti diare, demam, dehidrasi akut, kekurangan gizi, penyakit
kulit, hingga komplikasi bagi kelompok rentan dan penderita penyakit bawaan.
Adapun asumsi dampak yang diproyeksikan meliputi penduduk, dengan 102.479
jiwa terdampak termasuk 150 penyandang disabilitas; dari sisi ekonomi, adanya
risiko gagal panen yang berdampak pada penurunan pendapatan petani; dari aspek
lingkungan, terjadi penurunan debit sungai, danau, serta mata air yang merusak
habitat alami; sementara pada sektor layanan publik, keterbatasan distribusi
air bersih dari PDAM mengharuskan suplai air ditopang melalui tangki bantuan.
Dalam perhitungan kebutuhan, skema pemenuhan air bersih minimal adalah 15
liter/orang/hari, kebutuhan sedang 20 liter/orang/hari, dan skenario optimal 50
liter/orang/hari. Sumber air yang masih tersedia antara lain SPAM PDAM, air
permukaan, bendungan, dan sumur bor. Dukungan peralatan sangat penting, di mana
setiap armada truk tangki hanya mampu melakukan maksimal 6 kali suplai per
hari. Saat ini Buleleng baru memiliki 10 armada, jumlah yang masih jauh dari
kebutuhan, sehingga diperlukan penambahan melalui kerja sama lintas
kabupaten/kota maupun dunia usaha. Selain itu, perlu disediakan sedikitnya 42
tandon air (3 tandon per desa untuk 14 desa).
Lebih lanjut, Krisna menegaskan bahwa tujuan dan sasaran Organisasi
Penanganan Darurat Bencana (OPDB) Kabupaten Buleleng adalah melaksanakan
operasi penanganan kedaruratan kekeringan mulai hari “H” dan jam “J” setelah
penetapan status darurat, dengan durasi 14 hari (dapat diperpanjang atau diperpendek).
Operasi ini bersifat tugas kemanusiaan dengan melibatkan unsur multipihak
sesuai prinsip penanggulangan bencana.
Sebagai pusat kendali, Pos Komando akan berkedudukan di Kantor Bupati Buleleng, Pos Lapangan di Kantor Camat Gerokgak, dan Pos Pendamping di Kantor BPBD Buleleng. Apabila dibutuhkan, lokasi pengungsian akan menggunakan fasilitas umum di pusat-pusat desa.
FGD ini dihadiri oleh Tim Pembahas Dokumen Renkon Kekeringan yang berasal
dari berbagai instansi, diantaranya Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Provinsi Bali, Polres Buleleng, Kodim 1609 Buleleng, BPBD, Satpol PP, Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Brida, Dinas PUTR, Disperkimta, Dinas
Sosial, DLH, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Diskominfosanti, Dinas Ketahanan
Pangan dan Perikanan, Dinas PMD, perwakilan camat se-Kabupaten Buleleng,
Pengamat meteorologi dan geofisika, Balai Wilayah Sungai Bali-Penida, Basarnas,
PMI, Forum PRB, serta Perumda Tirta Hita Buleleng Cabang Gerokgak. #Sck.