Brida Buleleng Diskusikan Naskah Akademik Ranperda Penanggulangan Kemiskinan

BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Buleleng menyelenggarakan Forum Diskusi/Pembahasan Awal dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan berlangsung di ruang rapat setempat, dengan dipimpin langsung oleh Drs. Made Supartawan, M.M., selaku Kepala Brida, dan didampingi Dr. I Nyoman Gede Remaja, S.H.,M.H., selaku Ketua Tim Pelaksana Universitas Panji Sakti (Unipas) Singaraja.

Dalam sambutannya, Supartawan menyampaikan bahwa inisiatif penyusunan Ranperda ini merupakan usulan dari Bappeda Buleleng sebagai bentuk penyesuaian dan penyempurnaan regulasi sejalan dengan terbitnya beberapa Instruksi Presiden (Inpres) terkait isu sosial dan ekonomi. "Forum diskusi ini penting untuk membahas urgensi penyusunan regulasi secara mendalam. Proses penyusunan direncanakan berlangsung selama tiga bulan, dari Juli hingga September 2025", ujarnya.

Selanjutnya, Remaja dalam pemaparannya menjelaskan bahwa tim penyusun terdiri dari para ahli di bidang hukum, kebijakan publik, dan ekonomi. Ia menekankan bahwa kemiskinan adalah isu yang sangat riskan dan kompleks. Penyusunan Ranperda ini dilatarbelakangi oleh kondisi angka kemiskinan di Buleleng yang masih berada pada kisaran 5,39%, di atas angka kemiskinan Provinsi Bali (4%) dan target nasional (4,5–5%). Secara yuridis, penyusunan Ranperda ini merujuk pada sejumlah regulasi terkini, antara lain Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang kelembagaan dan koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan.

Lebih lanjut, Remaja juga memaparkan identifikasi awal permasalahan yang akan menjadi landasan penyusunan Ranperda, yakni: 1) Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan akses terhadap layanan dasar, rendahnya pendapatan, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, serta ketidaktepatan data dan sasaran program bantuan. 2) Urgensi Ranperda terletak pada fungsinya sebagai instrumen hukum yang dapat memperkuat arah kebijakan penanggulangan kemiskinan secara terstruktur dan sistematis, serta menjadi strategi solutif atas berbagai masalah kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Buleleng. 3) Pertimbangan penyusunan mencakup landasan filosofis (hak dasar warga atas kesejahteraan), sosiologis (respon terhadap realitas sosial), dan yuridis (sinkronisasi dengan regulasi nasional). 4) Sasaran Ranperda adalah penurunan angka kemiskinan secara terukur, penguatan sinergi lintas sektor, dan perwujudan keadilan sosial. Ruang lingkup pengaturan mencakup mekanisme pendataan, pelaksanaan program, pembiayaan, pengawasan, serta jangkauan dan arah pengaturan berbasis lokalitas dan kebutuhan daerah.

Selain itu, Remaja juga menegaskan bahwa dalam naskah akademik ini, sistematika pembahasan terbagi menjadi enam bab, yang mencakup pendahuluan, kajian teoritis dan praktis, evaluasi peraturan perundang-undangan, landasan filosofis-sosiologis-yuridis, arah dan ruang lingkup pengaturan, serta penutup.

Tim Pelaksana Unipas, Dr. Gede Sandisa, S.Sos., M.Si., turut menambahkan bahwa metode penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan analitis-evaluatif. Populasi penelitian mencakup seluruh elemen regulasi dan pelaksana penanggulangan kemiskinan di Buleleng, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan survei kuesioner. Analisis data dilakukan secara simultan dengan pendekatan sistematis.

Forum ini juga membuka ruang diskusi yang menghasilkan berbagai masukan penting dari peserta rapat. Beberapa poin yang mengemuka di antaranya adalah pentingnya sinkronisasi dan akurasi data kemiskinan berbasis pada DTSEN yang datanya bersumber dari DTKS, P3KE, dan Regsosek. Peserta menekankan perlunya indikator dan parameter kemiskinan yang seragam antarinstansi, serta strategi penetapan sasaran bantuan yang tepat, transparan, dan tidak tumpang tindih. Penanganan kemiskinan juga diharapkan mempertimbangkan pendekatan yang berbeda antara wilayah desa dan kota, serta mengedepankan integritas dan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, usulan terkait peningkatan kualitas instrumen survei, validitas data, serta dampak kebijakan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi perhatian bersama. Seluruh peserta mendorong agar substansi Ranperda nantinya dapat menjadi instrumen hukum yang mampu menjawab tantangan kemiskinan secara nyata dan terukur.

Di akhir kegiatan, Kepala Brida menegaskan pentingnya peraturan ini tidak hanya sebagai produk hukum, namun juga sebagai instrumen yang mampu memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan secara berkelanjutan.

Forum dihadiri oleh Bappeda, BPBD, Dinsos, Dinas PMD, Dinas P2KB P3A, Disdikpora, DKPP, Distan, Disdag Perinkop UKM, Disbud, Dispar, Dinkes, Dinas PUTR, DLH, Disnaker, Disduk Capil, RSUD, Bagian Hukum Setda, Camat-se Kab. Buleleng, Forkomdeslu Kab. Buleleng, Tim Pengendali Mutu dari Undiksa, Unipas dan STAH N Mpu Kuturan, Tim Teknis dan Tim Pengawas Swakelola Penyusunan Pekerjaan,  serta Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda dan Staf Pelaksana pada Kelompok Riset BRIDA Buleleng. #Sck.