BRIDA, Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan memperkuat inovasi pemerintahan, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Propinsi Bali melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Inovasi Daerah (IID)”, Kamis (12/6) di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, dengan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah.
Kepala Brida Kabupaten Buleleng turut hadir bersama Analis Kebijakan Ahli
Muda yang secara khusus menangani pengukuran IID dan IPKD. Kehadiran Brida
Buleleng mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi
kebijakan berbasis data dan pengukuran yang objektif.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama Dr. Yusharto Huntoyungo,
M.Pd., selaku Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian
Dalam Negeri. Dalam paparannya, Yusharto menyampaikan hasil perolehan IID dan
IPKD untuk Provinsi Bali, serta menekankan pentingnya data pengukuran ini
sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis daerah.
Sementara itu, Dr. Drs. Akbar Ali, M.Si., selaku Kepala Pusat Strategi
Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam
Negeri, menyampaikan strategi penguatan inovasi daerah. Ia menekankan
pentingnya konsistensi daerah dalam mengembangkan ekosistem inovasi yang
berkelanjutan, serta kesiapan daerah dalam menghadapi penilaian Inovasi Daerah
tahun 2025.
Narasumber ketiga, Rochayati Basra, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan Keuangan Daerah dan Desa, turut memberikan paparan yang komprehensif mengenai strategi pengukuran IPKD. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, yang tercermin dalam skor IPKD setiap daerah.
FGD ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara
pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang inovatif dan akuntabel. Melalui forum ini, diharapkan daerah semakin
terdorong untuk melakukan pembenahan internal, membangun kolaborasi lintas
sektor, serta mengoptimalkan potensi inovasi yang dimiliki guna meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. #Wck.