Brida Buleleng Sidang Laporan Pendahuluan Kajian Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah

BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Buleleng menyelenggarakan sidang pembahasan Laporan Pendahuluan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng, Kamis (16/10) di ruang rapat setempat. Sidang ini dilaksanakan dengan maksud untuk mendapat masukan terhadap draf laporan pendahuluan kajian.

Sidang dipimpin Kepala Brida, Drs. Made Supartawan, M.M., didampingi Ketua Tim Pelaksana dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. I Nengah Suastika S.Pd.,M.Pd. Sidang turut dihadiri oleh perwakilan Bappeda, Disdikpora, Dinkes, Disdagprinkop UKM, Disnaker, Dinas Sosial, Dinas PMPTSP, Disdukcapil, Disperkimta, Dinas PUTR, Dinas Kominfosanti, Bagian Organisasi Setda, Camat sebuleleng, Forkomdeslu sebuleleng, BEM Stikes Buleleng, BEM Unipas, Tim Pelaksana, Tim Pengendali Mutu Kelitbangan dari Undiksha, Unipas, dan IAHN Mpu Kuturan, serta pejabat dan staf Brida Buleleng.

Ketua Tim Pelaksana, Prof. Nengah Suastika memaparkan aspek dan indikator yang telah disusun dalam melakukan kajian kepuasan masyarakat, diantaranya aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, fasilitas publik, kepemimpinan sosial, permasalahan daerah, prioritas pembangunan infrastruktur, media habit masyarakat Buleleng, hukum, sosial, adat dan budaya. Selain itu, juga dipaparkan mengenai metodologi pelaksanaan kajian kepuasan masyarakat yang nantinya akan menggunakan pendekatan mix methods diantaranya melalui observasi, wawancara, studi dokumen, kuesioner, dan focus group discussions.

Kajian Kepuasan Masyarakat Kabupaten Buleleng bertujuan untuk menangkap persepsi masyarakat terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati pada tahun berjalan, sekaligus merefleksikan kepemimpinan mereka. Penilaian ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga menggabungkan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika psikologis dan politis masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Kajian ini bersifat reflektif, bukan sekadar evaluatif, dengan fokus pada identifikasi permasalahan riil di akar rumput dan respons pimpinan terhadapnya.

Masukan strategis dari Tim Pengendali Mutu dan perangkat daerah menekankan perlunya penyesuaian indikator dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Aspek kesehatan perlu mencakup layanan BPJS, kesetaraan gender, infrastruktur kesehatan, dan kesehatan mental masyarakat. Aspek pendidikan diharapkan mencakup program kesetaraan, indeks pembangunan manusia, kualitas pendidik, pendidikan berbasis agama, serta sarana prasarana sekolah yang saat ini mengalami peningkatan kerusakan dan membutuhkan anggaran signifikan.

Aspek ekonomi perlu mempertimbangkan kepatuhan pajak dan tingkat inflasi, serta pelayanan dasar yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa perbekel menekankan pentingnya penilaian terhadap pelibatan unsur budaya lokal seperti sanggar kesenian dalam kegiatan daerah, infrastruktur pendukung pariwisata di Buleleng, kenyamanan dalam berwisata di Buleleng, perlunya penilaian terhadap kinerja desa dalam menjalankan kewajiban pemerintahan daerah, koordinasi antar perangkat daerah, pelayanan kesehatan dan penggunaan BPJS.

Masukan lainnya dari perangkat daerah menyoroti pentingnya harmonisasi dokumen antar instansi agar tidak terjadi tumpang tindih, serta perlunya rencana aksi untuk peningkatan pelayanan publik berdasarkan hasil pengukuran.

Mengenai teknis pelaksanaan, pelaksanaan survei diharapkan dilakukan oleh surveyor yang berasal dari daerah Buleleng agar memahami konteks lokal, dengan bahasa pertanyaan yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Surveyor juga diharapkan agar menguasai metode maupun teknik pengumpulan data sehingga lebih akuntabel dan sesuai dengan pendekatan ilmu sosial. Teknis skoring dari hasil survey nantinya akan mengelompokkan aspek kepuasan masyarakat menjadi empat kategori diantaranya kategori pertahankan prestasi, prioritas utama perbaikan, berlebihan, dan prioritas rendah.

Sidang laporan pendahuluan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menjamin kualitas dan relevansi hasil kajian kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Buleleng. Masukan dari peserta sidang dapat menambah kesempurnaan draf laporan akhir yang telah disusun tim pelaksana sehingga dapat menghasilkan kajian yang valid dan akuntabel. #Ang.