Buleleng - Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Buleleng hari ini melaksanakan Sidang Tim Pengendali Mutu Laporan Pendahuluan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2026, Selasa (8/9) di ruang rapat setempat.
Sidang dipimpin Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng, Drs.
Gede Sugiartha Widiada, M.Si., dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat, Putu Ariadi Pribadi, S.STP., M.A.P., Staf Ahli Bidang
Pemerintahan Hukum dan Politik, Made Era Oktarini, Kelompok ahli Bidang
Pembangunan, perwakilan OPD terkait, perwakilan Camat sekabupaten Buleleng,
Ketua Forkomdeslu Kabupaten Buleleng, Perwakilan BEM Universitas di Buleleng,
Tim Pengendali Mutu Kelitbangan, Tim pelaksana, Tim Teknis dan Tim Pengawas.
Sidang dimulai dengan pemaparan laporan pendahuluan oleh Ketua Tim
Pelaksana, Prof. I Nengah Suastika, yang menyampaikan bahwa Kajian Kepuasan
Masyarakat ditahun 2026, memiliki total 13 aspek yang dievaluasi diantaranya
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pangan, sandang dan papan, hingga pembangunan
wilayah. Metode yang digunakan dalam kajian adalah mixed methods yang menggabungkan
pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif selama 120 hari di 9 kecamatan.
Hasil akhir yang diharapkan dari kajian ini adalah dapat diketahuinya
kondisi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten
Buleleng, berdasarkan aspek pelayanan dan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.
Tindak lanjut dari kegiatan ini akan dilakukan pengumpulan data melalui FGD di
kecamatan dan penyebaran kuisioner kepuasan masyarakat.
Pada akhir sidang, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Drs. Gede
Suyasa, M.Pd., hadir dan memberikan arahan agar kajian ini tidak hanya
menghasilkan persentase saja, namun digali lebih dalam sehingga menjadi salah
satu instrumen untuk mengevaluasi program OPD, terkait telah memenuhi harapan
masyarakat atau ada permasalahan inti yang tidak terselesaikan.
Melalui kegiatan ini diharapkan penyusunan Kajian Kepuasan Masyarakat
terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng 2026, dapat memberikan rekomendasi
kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja
pemerintahan, dan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. #Ang