Pemkab Buleleng Bahas Tindak Lanjut 7 Program Strategis YPAN

Buleleng - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng kembali mematangkan tindak lanjut kerja sama dengan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN), khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Buleleng.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan YPAN, Kamis (17/9) di Ruang Kerja Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

Rapat dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Putu Ariadi Pribadi, S.STP., M.A.P., dan dihadiri langsung Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan, S.STP., M.M., bersama perwakilan Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD, BKPSDM, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan dan Pertanahan, serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng.

Menurut Ariadi Pribadi, program strategis YPAN dinilai relevan untuk ditelaah dan berpotensi ditindaklanjuti oleh Pemkab Buleleng. Pembahasan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Kesepakatan Bersama Pemkab Buleleng dengan YPAN tentang Program dan Kegiatan Peningkatan Daya Manusia di Kabupaten Buleleng Tahun 2025, serta hasil Rakor Tindak Lanjut Kerja Sama Program Bidang Pendidikan dan Peningkatan SDM bersama YPAN pada 28 Agustus 2026.

Terdapat tujuh program strategis YPAN yang menjadi bahan pembahasan, yakni Program Beasiswa Indonesia Emas Daerah (BIE-D), Program Peningkatan Kualitas Guru dan Pendidik, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Program Pengiriman dan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja ke Luar Negeri, Program Prima bagi Pekerja Migran Indonesia, Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Perikanan, serta Sinkronisasi Lintas Sektor dan Roadmap Pendidikan Berdampak.

Dalam tawaran kerja sama tersebut, YPAN mengusung konsep pendampingan berkelanjutan dan pola pendanaan keberlanjutan, sehingga setiap program diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap pelaksanaan kegiatan, tetapi dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi peningkatan kapasitas masyarakat dan pembangunan daerah.

Melalui rakor ini, masing-masing perangkat daerah teknis diminta untuk mengkaji dan menelaah tujuh program tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi serta kebutuhan program di masing-masing perangkat daerah. Telaah tersebut diperlukan untuk melihat kesesuaian program, potensi dukungan terhadap program perangkat daerah, serta aspek teknis yang perlu dipertimbangkan sebelum kerja sama dilanjutkan.

Lebih lanjut, Ariadi menyampaikan hasil telaah masing-masing perangkat daerah selanjutnya akan dikompilasi melalui Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Setda Buleleng dalam waktu dua minggu ke depan. Hasil tersebut akan menjadi bahan untuk menyimpulkan program yang memungkinkan dan layak ditindaklanjuti maupun program yang belum dapat dilanjutkan.

Dalam proses penelaahan, aspek 3E, yakni ekonomi, efektif, dan efisien, menjadi salah satu prinsip yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, tindak lanjut kerja sama diharapkan benar-benar memberikan manfaat dan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Buleleng.

Bagi BRIDA Buleleng, keterlibatan dalam pembahasan ini menjadi bagian dari upaya mendorong kebijakan dan program pembangunan yang berbasis kajian, lintas sektor, serta memiliki arah tindak lanjut yang jelas. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra strategis diharapkan dapat memperkuat berbagai upaya peningkatan kualitas SDM dan pembangunan daerah di Kabupaten Buleleng. #Sck