Status Lingkungan Hidup Daerah Buleleng Tetapkan 3 Isu Strategis

Buleleng - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buleleng melaksanakan Diskusi Penetapan Isu Prioritas Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Buleleng, Rabu (9/9) secara zoom meeting. Dipimpin Kepala Bidang Tata Lingkungan, Made Adiana, S.E., M.A.P., menyampaikan bahwa Pembahasan Isu Strategis Lingkungan Hidup merupakan bahan evaluasi kinerja pemerintah tahun 2027.

Lebih lanjut, Adiana menyampaikan tujuan diskusi ini untuk memperoleh masukan, koreksi, data dan informasi dari masing-masing perangkat daerah sebagai dasar dalam menetapkan isu lingkungan hidup yang menjadi prioritas daerah. Penetapan isu dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat diverifikasi, sehingga isu yang ditetapkan memiliki dasar yang jelas dan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya, tenaga ahli dari Undiksha Singaraja, Wayan Damar Windu Kurniawan, S.Si., M.Sc., menyampaikan bahwa Penyusunan SLHD diawali dengan identifikasi isu lingkungan hidup berdasarkan data dan informasi yang resmi dan dapat diverifikasi. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan menyampaikan data pendukung yang relevan terhadap isu yang diusulkan.

Berdasarkan hasil analisis awal terhadap berbagai kondisi lingkungan hidup Kabupaten Buleleng, telah dirumuskan beberapa isu strategis yang dilakukan dengan metode DPSIR (Driving Force, Pressures, State, Impact and Responses). Diantaranya; a) Tingginya timbulan sampah dan belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumber sampai ke TPA; b) Kerentanan terhadap pencemaran dan ketersediaan air bersih; c) Penurunan kualitas udara dan peningkatan emisi gas rumah kaca; d) Abrasi pesisir dan degradasi ekosistem pesisir; e) Lahan kritis dan kerentanan terhadap berbagai bencana hidrometeorologi; dan f) Fragmentasi habitat alami dan meningkatnya tekanan ekologis.

Berdasarkan hasil diskusi terhadap isu-isu di atas, disepakati untuk menetapkan 3 isu strategis yang akan dituangkan dan ditandatangani dalam Berita Acara, yaitu; a) Peningkatan Timbulan Sampah dan Pengelolaan dari Sumber hingga TPA; b) Peningkatan Gas Rumah Kaca, Resiko Kebakaran dan Penguatan Program Kampung Iklim; dan c) Degradasi Ekosistem Daratan dan Peningkatan Kerentanan Lingkungan.

Diskusi dihadiri perwakilan Brida; Bappeda; Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM; Dinas perhubungan; Dinas PUTR Perkim; Direktur Bank Sampah; Turtle Ranger Conservation Centre; serta pejabat struktural dan fungsional lingkup DLH. #Eka