Buleleng Tengah, Brida Lanjutkan Diskusi Kajian Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Tahun 2026
Admin brida | 30 Oktober 2026 | 428 kali
Buleleng - Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Buleleng kembali lanjutkan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2026, Jumat (30/10) di ruang rapat setempat.
Dipimpin Sekretaris Brida, drg. I Ketut Wika, dihadiri perwakilan Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar, Kecamatan Sukasada, Perbekel Lurah di Kecamatan Buleleng, Perbekel Lurah di Kecamatan Sukasada, Perbekel di Kecamatan Banjar, Tim Pelaksana Swakelola dari Undiksha, serta Tim Pengawas kajian serta pegawai lingkup Brida Buleleng.
FGD diawali dengan penyampaian materi oleh Tim pelaksana, Prof. I Nengah Suastika yang menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan kajian, serta indikator dalam pelaksanaan kajian meliputi pelayanan publik, politik, dan kepemimpinan daerah.
Diskusi membahas 13 aspek yang dinilai, diantaranya aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, fasilitas publik, kepemimpinan sosial, permasalahan daerah, infrastruktur, stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan ketertiban umum, sosial budaya, penyediaan pangan, sandang dan papan, tata kelola pemerintah, pembangunan wilayah, dan media hebit masyarakat.
Persepsi dari peserta FGD menjadi salah satu unsur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait infrastruktur dasar seperti drainase yang kurang memadai, kerusakan jalan, jembatan, trotoar, penerangan jalan, serta lambatnya penanganan perbaikan infrastruktur yang berdampak pada potensi banjir dan keselamatan pengguna jalan.
Selain itu, sektor pendidikan masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik, khususnya di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama, serta adanya kerusakan sarana pendidikan yang belum tertangani secara optimal. Permasalahan layanan publik juga mencakup keterbatasan sarana kesehatan dan kedaruratan, seperti kurangnya ambulans, serta perlunya peningkatan layanan kebencanaan dan rehabilitasi kawasan hutan.
Di bidang lingkungan, pengelolaan sampah dinilai belum berjalan efektif, sementara aktivitas galian serta kondisi drainase yang buruk menimbulkan dampak terhadap kebersihan dan tata lingkungan permukiman. Masyarakat juga menyoroti belum adanya regulasi maupun pengawasan yang jelas terkait pemasangan infrastruktur utilitas, seperti tiang jaringan internet, yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan dan gangguan terhadap fasilitas umum.
FGD tingkat kecamatan wilayah tengah ini menjadi pelengkap FGD sebelumnya di wilayah barat, dan timur. Hasilnya menunjukkan bahwa kebutuhan peningkatan kinerja didominasi oleh aspek kesehatan, pendidikan, serta pengelolaan lingkungan khususnya persampahan. Peserta juga mendorong penguatan dukungan terhadap pembangunan jalan, menumbuhkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, penanggulangan kebencanaan, serta terdapat harapan agar koordinasi, respons, dan tindak lanjut pemerintah terhadap aspirasi masyarakat dapat lebih cepat, terintegrasi, dan diwujudkan dalam program serta kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. #Ang
