Brida Kaji 13 Aspek Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Tahun 2026

Buleleng - Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Buleleng kembali melaksanakan Forum Diskusi Pembahasan Laporan Antara Penyusunan Kajian Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2026, Selasa (10/11) di ruang rapat setempat, dengan dipimpin Asisten Administrasi Umum Setda Buleleng, Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si.

Forum diskusi diawali dengan pemaparan laporan antara oleh Ketua Tim Pelaksana, I Wayan Budiarta, M.Pd., yang menjelaskan mengenai hasil pengumpulan data, FGD, dan analisa sementara untuk 13 aspek yang diukur. Diantaranya aspek Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Fasilitas Publik, Kepemimpinan Sosial, Permasalahan Daerah, Infrastruktur, Stabilitas Keamanan, kepastian Hukum dan Ketertiban Umum, Sosial Budaya, Pangan, Sandang dan Papan, Transformasi tata kelola pemerintah, Pembangunan Wilayah, serta Media Habit Masyarakat Buleleng.

Hasil kajian sementara dinilai telah mampu menggambarkan kondisi pelayanan publik dan mengidentifikasi berbagai isu strategis, namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Rentang nilai antar aspek yang sangat sempit menyulitkan penentuan prioritas perbaikan, sementara perbedaan aspek dan indikator antara tahun 2025 dan 2026 menyebabkan hasil tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Selain itu, capaian sampel responden belum memenuhi target serta masih adanya data OPD kosong yang perlu diverifikasi. Hasil FGD juga dinilai baru memotret lapisan permukaan permasalahan, sehingga diperlukan pendalaman untuk mengetahui akar masalah, termasuk mengkaji lebih lanjut efektivitas program yang masih mendapat keluhan masyarakat, meskipun secara umum menunjukkan hasil yang baik.

Peserta rapat mengharapkan hasil kajian tidak berhenti pada penyusunan indeks, tetapi dapat menjadi dasar evaluasi program dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Rekomendasi diharapkan lebih spesifik, terutama pada indikator dengan nilai terendah, disusun per OPD dan per kecamatan, serta didukung oleh data yang lebih rinci seperti kondisi transportasi, perparkiran, lalu lintas, drainase, trotoar, dan penerangan jalan. Indikator transportasi juga disarankan dipisahkan antara kemacetan, angkutan umum, dan perparkiran agar arah intervensi lebih jelas. Selain itu, data media habit yang diperoleh dipandang sangat potensial untuk menjadi dasar penyusunan strategi komunikasi publik pemerintah daerah.

Forum dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Perangkat Daerah terkait, Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Camat Sawan dan perwakilan Camat lainnya lingkup Kabupaten Buleleng, Ketua Forkomdeslu Kabupaten, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas di Buleleng, Tim Pengendali Mutu, Tim Pelaksana dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Tim Teknis, serta Tim Pengawas. #Ang