Buleleng Timur, Brida Bahas Kajian Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Tahun 2026
Admin brida | 29 Oktober 2026 | 371 kali
Buleleng - Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Buleleng menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2026, di wilayah Buleleng Timur, Rabu (28/10) di ruang rapat Kantor Camat Kubutambahan.
FGD dipimpin Sekretaris Bruda, drg. I Ketut Wika, didampingi Camat Kubutambahan, I Nyoman Arya Lanang Subahagia Putra, S.STP., M.AP., serta dihadiri perwakilan Camat Sawan, Perbekel di Kecamatan Sawan, Perbekel di Kecamatan Kubutambahan, Perbekel di Kecamatan Tejakula, Tim Pelaksana Swakelola dari Undiksha, Tim Teknis, dan Tim Pengawas kajian serta pegawai lingkup Brida Buleleng.
Tim Pelaksana, Prof. I Nengah Suastika menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan kajian serta indikator dalam pelaksanaan kajian meliputi pelayanan publik, politik, dan kepemimpinan daerah. Persepsi dari peserta FGD diharapkan, sebab menjadi salah satu unsur dalam penilaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi dimana melakukan penjaringan persepsi peserta terhadap indikator yang dinilaikan terhadap 12 aspek yang dinilai, diantaranya aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, fasilitas publik, kepemimpinan sosial, permasalahan daerah, Infrastruktur, stabilitas keamanan, kepastian hukum, dan ketertiban umum, sosial budaya, penyediaan pangan, sandang dan papan, tata kelola pemerintah, serta pembangunan wilayah.
Pada sektor kesehatan, terdapat masukan agar pembiayaan iuran BPJS yang bersumber dari APBD lebih difokuskan kepada masyarakat miskin. Permasalahan daerah seperti kekurangan air bersih, pengelolaan sampah juga menjadi isu utama, khususnya rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber, sehingga diperlukan gerakan yang lebih masif dengan ASN sebagai teladan serta penegakan aturan terhadap pembuangan sampah sembarangan.
Selain itu, masih terdapat kebutuhan peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi di wilayah pelosok, keberlanjutan pembangunan jalan, serta penguatan respons Pemerintah Kabupaten terhadap berbagai permasalahan desa, seperti tata ruang, penegakan peraturan daerah, dan mediasi penyelesaian persoalan adat.
Beberapa perbekel menilai koordinasi dan tindak lanjut dari pemerintah daerah terhadap aspirasi maupun permasalahan desa masih perlu ditingkatkan, agar tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata dan solusi yang efektif.
Secara keseluruhan, peserta FGD menyepakati bahwa aspek kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik perlu diarahkan untuk peningkatan sektor infrastruktur terutama perbaikan jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas peralatan kesehatan. Kedepannya akan disebarkan kuesioner kepuasan masyarakat yang lebih detail dan juga FGD sejenis akan dilaksanakan untuk kecamatan di wilayah barat untuk mendapatkan potret persepsi kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Buleleng. #Ang
