Pengukuran IPKD 2026, Bali Dijadwal September

Buleleng - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri melaksanakan Kick off dan Bimtek Penginputan Indeks Pengukuran Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026, Selasa (4/8) secara zoom meeting diikuti oleh Tim IPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Kegiatan diawali dengan Keynote Speech Sekretaris Jendral Bina Keuangan Daerah Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. IPKD bukan sekedar target angka, tetapi ukuran kualitas tata Kelola keuangan daerah.  Peningkatan IPKD harus menjadi gerakan bersama seluruh perangkat daerah melalui penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan dan peningkatan kapasitas SDM, sehingga pengelolaan APBD semakin akuntabel, efektif, efisien dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Kepala BKSDN yang diwakili oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa Kemendagri, Dr. Dra. Rochayati Basra, M.Pd., menyampaikan bahwa tujuan dan harapan dari pelaksanaan Bimtek IPKD 2026, yaitu peningkatan kapasitas SDM, adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari pusat ke daerah dan antar daerah, partisipasi dari seluruh pemda provinsi dan kabupaten dalam pengikuran IPKD 2026, terselenggaranya pengukuran IPKD Tahun 2026 sesuai harapan dan output pengukuran IPKD sebagai bahan perumusan kebijakan pusat dan daerah.

Lebih lanjut, Rochayati Basra menyampaikan pembaharuan-pembaharuan dalam pengukuran IPKD 2026, diantaranya pembaharuan indikator-indikator dalam Dimensi 1 sampai Dimensi 4, proses validasi yang melibatkan pihak eksternal (pakar/akademisi dan media massa) dengan metode pelaksanaan validasi melalui kunjungan lapangan dan rapat daring/tatap muka. Penginputan dan masa sanggah akan dilaksanakan 5-21 Oktober 2026, sedangkan pengukuran akan dilaksanakan pada 26-30 Oktober 2026. Kabupaten Kota di Bali mendapat jadwal penginputan pada 2-8 September 2026, verifikasi pada 4 dan 7 September 2026 serta masa sanggah pada 9-11 September 2026.

Kick off ditutup oleh Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya, Aang Prasetyo, S.E., M.M., mewakili Kepala BKSDN. Harapannya kegiatan ini dapat membawa manfaat untuk daerah  dalam penginputan dan pengukuran IPKD, sehingga dapat berjalan lancar. #Anw