Pantauan Progres IPKD, BSKDN Himbau Perbaikan Segera

Buleleng - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri pantau progres pengumpulan penginputan data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Ukur 2026, Senin (26/10), secara zoom meeting. Dipimpin Analis Kebijakan Ahli Muda BKSDN, Juniati Bakkara dengan diikuti Tim IPKD provinsi dan kabupaten/kota regional 5, 6, 7 dan 8.

Menurut Juniati, IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD dilakukan melalui enam dimensi, yaitu 1) Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; 2) Pengalokasian Belanja dalam APBD; 3) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; 4) Penyerapan Anggaran; 5) Kondisi Keuangan Daerah; dan 6) Opini BPK atas LKPD.

Pemantauan progress IPKD ini untuk memantau kembali perkembangan masing-masing daerah terkait perbaikan data hasil verifikasi yang dilakukan BSKDN, memastikan dokumen yang tidak sesuai maupun belum lengkap, serta penyelesaian kendala yang dihadapi. Tindak lanjut dari pemantauan ini, kabupaten/kota diharapkan dapat melakukan perbaikan atau upload kembali hingga tanggal 30 Oktober 2026. #Ang