Kajian RDTR Kawasan Perkotaan Banjar dan Perkotaan Seririt
Admin brida | 19 November 2026 | 17 kali
Focus Group Discussion (FGD) II Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Banjar dan Kawasan Perkotaan Seririt, berlangsung di Lovina Haven Boutique Resort, Rabu (18/11).
Adapun agenda yang dibahas yaitu peraturan zonasi dan indikasi program RDTR serta analisis pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap lingkungan hidup dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Banjar dan Seririt, meliputi rencana struktur ruang, pola ruang, peraturan zonasi, ketentuan pemanfaatan ruang, serta indikasi program prioritas sebagai pedoman pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan.
Pembahasan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Banjar dan Seririt, melalui analisis pengaruh rencana struktur dan pola ruang terhadap enam muatan lingkungan hidup, yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dampak dan risiko lingkungan hidup, jasa ekosistem, efisiensi sumber daya alam, kerentanan iklim, serta keanekaragaman hayati.
Konsep pengembangan RDTR diarahkan pada penguatan fungsi dan konektivitas kawasan, antara lain terdapat rencana jalur kereta api yang melintasi Kawasan Perkotaan Banjar dan Seririt, dengan rencana stasiun di kawasan Lovina (Kaliasem) dan Desa Bubunan. Selain itu, direncanakan pengembangan pusat pelayanan kawasan di Desa Banjar dan Kelurahan Seririt, didukung subpusat pelayanan di sejumlah desa, serta pengembangan jaringan jalan, perdagangan dan jasa, pariwisata, pertanian, dan prasarana pendukung lainnya.
Hasil analisis KLHS menunjukkan terdapat sejumlah rencana pemanfaatan ruang yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya terkait kerentanan bencana, alih fungsi lahan pertanian dan sawah, keterbatasan ketersediaan air, pengelolaan sampah dan air limbah, serta tekanan ekologis akibat pembangunan infrastruktur dan aktivitas pertambangan.
Hasil pembahasan akan dituangkan dalam berita acara dan digunakan untuk penyusunan alternatif serta rekomendasi terhadap KRP yang berdampak. Rekomendasi tersebut selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam materi teknis dan Rancangan Peraturan Bupati tentang RDTR, untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan Konsultasi Publik II. #Anw